Pernyataan Sikap Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Merespon Pembatalan Sebuah Izin Acara Musik oleh Pemerintah: Padahal Industri Pertunjukan Seni Musik Baru Aja Bangkit!

Nada Aprillia - Kamis, 03 November 2022 | 18:52

Konferensi pers pernyataan sikap Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI). Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta (3/11/2022)

Dalam konferensi pers pernyataan sikap APMI sore ini, ditegaskan pula oleh Dino bahwa APMI nggak diam.

APMI selalu berusaha memperbaiki apa yang salah. “Diadakannya konferensi pers ini tujuannya biar informasi nggak simpang siur dan rata,” kata Emil.

Masih berkaca pada kejadian festival sebelumnya, Dewi Gontha selaku Ketua Bidang Program & Investasi APMI pun turut memaparkan beberapa hal yang harus ada di festival musik menurut APMI.

“Saat ini yang paling penting pengurusan perijinan. Banyak instansi itu, nggak cuma satu yang harus di urus. Pembelajaran yang kita dapat beberapa hari ini adalah ternyata ada juga beberapa promotor nggak melengkapi dokumen, jadi harus ngulang pengurusan perijinan. Ya karena ketidaktahuan mereka kalo ngurus perijinan itu banyak instansi,” jelas Dewi.

Ia melanjutkan, “Setelah ijin diterima, kalo jual tiket itu harus ada cara ngitungnya. Karena biar sesuai dengan jumlah tiket yang dijual. Itu dia kenapa tiket digitalisasi sekarang ini penting, karena itu memudahkan promotor mengetahui jumlah.”

“Pembuatan panggung dan program di area juga harus dipertimbangkan. Jangan susun line up yang bikin pada ngumpul di satu stage saja, penonton nggak keluar masuk. Karena nanti pasti flownya jadi chaos,” pungkas Dewi melanjutkan.

Nggak cuma itu, namun Dewi juga menyebutkan bahwa fasilitas medis juga harus diutamakan.

“Itu tadi semua sebenernya nggak ada aturan tertulis. Jadi itulah kenapa kami di APMI menggunakan jasa-jasa profesional untuk mengatur itu,” tutup Dewi.

Pemberlakuan SOP untuk para promotor yang menyelenggarakan pun bakal diadakan.

Dewi menjelaskan bahwa standar yang ditetapkan bakal sesuai dengan acara yang digelar.

Halaman Selanjutnya

"Contoh misal, kalo di Jakarta kan lebih dari 500 harus mengantongi ijin kan ya. Ya itu harus dipenuhi. Sebenernya ya jumlah itu menjadi concern, dan itu yang bakal disesuaikan dengan SOP nantinya. Ya, seenggaknya kita di APMI bisa menyediakan quality control lah gitu.”" tutup Dewi.

1 2 3 Show All