Ingin Sejahterakan Masyarakat, Kota dan Kabupaten Wujudkan Smart Living dalam Gerakan Menuju Smart City

Guna menciptakan transportasi publik yang mudah diakses masyarakat, Pemerintah Kota Pariaman menghadirkan layanan BUS HARUM DAN WANGI yang terintegrasi dengan sistem penjadwalan bus dalam kota. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui jadwal bus secara real time.

Tak ketinggalan dengan kedua kota tersebut, Pemerintah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menghadirkan aplikasi Sistem Pendaftaran Layanan Online (Sisdarlin). Aplikasi berbasis smartphone ini dapat membantu masyarakat ketika ingin mendaftar rumah sakit, memesan layanan ambulan, maupun menjemput dan mengantar pasien.

Baca Juga: Yang Harus Lo Tau Soal Gerakan Menuju 100 Smart City: Bukan Soal Teknologi Doang!

Penerapan smart living di kota/kabupaten Pulau Jawa

Inisiatif serupa juga turut dilakukan oleh berbagai kota/kabupaten di area Pulau Jawa. Salah satunya dilakukan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur melalui layanan WhatsApp bertajuk Media Layanan Konsultasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau dikenal sebagai Melati.

Layanan Melati dihadirkan guna mempermudah masyarakat miskin dalam proses pengurusan kepesertaan JKN, KIS, dan PBID. Layanan Melati juga dapat dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin, mulai dari pendaftaran, rawat inap, pengobatan, sampai pembayaran.

Selanjutnya, hadir juga layanan Sistem Rujukan Kehamilan Terkendali (SRIKANDI) di Brebes, Jawa Tengah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu pihak rumah sakit untuk mencatat kesehatan ibu hamil.

Melalui SRIKANDI, riwayat pemeriksaan dan status kesehatan ibu hamil di Kabupaten Brebes dapat dimonitor secara terpusat oleh rumah sakit yang berada di kabupaten tersebut.

Baca Juga: Transformasi Jadi Smart City, Balikpapan dan Surakarta Lakukan City Branding dengan Cara Ini

Diselenggarakan sejak 2017

Gerakan Menuju Smart City telah diselenggarakan Kemenkominfo sejak 2017. Tujuannya, untuk mendorong transformasi kota/kabupaten di Indonesia menjadi lebih digital dan terhubung. Dengan demikian, kehidupan masyarakatnya pun sejahtera.

Dalam pelaksanaannya, gerakan ini melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).