Guna menciptakan transportasi publik yang mudah diakses masyarakat, PemerintahKotaPariaman menghadirkan layananBUS HARUM DAN WANGIyang terintegrasi dengan sistem penjadwalan bus dalam kota. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui jadwal bus secarareal time.
Tak ketinggalan dengankedua kota tersebut, Pemerintah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menghadirkan aplikasi Sistem Pendaftaran Layanan Online (Sisdarlin). Aplikasi berbasissmartphoneini dapat membantu masyarakat ketika ingin mendaftar rumah sakit, memesan layananambulan,maupun menjemput dan mengantar pasien.
Baca Juga: Yang Harus Lo Tau Soal Gerakan Menuju 100 Smart City: Bukan Soal Teknologi Doang!
Penerapan smart living di kota/kabupaten Pulau Jawa
Inisiatif serupa juga turut dilakukan oleh berbagai kota/kabupaten di areaPulau Jawa. Salah satunya dilakukan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur melalui layanan WhatsApp bertajuk Media Layanan Konsultasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), danPenerima Bantuan Iuran Daerah(PBID) atau dikenal sebagai Melati.
Layanan Melati dihadirkan guna mempermudah masyarakat miskin dalam proses pengurusan kepesertaan JKN, KIS, dan PBID. Layanan Melati juga dapat dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin, mulai dari pendaftaran, rawat inap, pengobatan, sampai pembayaran.
Selanjutnya, hadir juga layanan Sistem Rujukan Kehamilan Terkendali (SRIKANDI) di Brebes, Jawa Tengah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu pihak rumah sakit untuk mencatat kesehatan ibu hamil.
Melalui SRIKANDI, riwayat pemeriksaan dan status kesehatan ibu hamil di Kabupaten Brebes dapat dimonitor secara terpusat oleh rumah sakit yang berada di kabupaten tersebut.
Baca Juga: Transformasi Jadi Smart City, Balikpapan dan Surakarta Lakukan City Branding dengan Cara Ini
Diselenggarakan sejak 2017
Gerakan Menuju Smart City telah diselenggarakan Kemenkominfo sejak 2017. Tujuannya, untuk mendorong transformasi kota/kabupaten di Indonesia menjadi lebih digital dan terhubung. Dengan demikian, kehidupan masyarakatnya pun sejahtera.
Dalam pelaksanaannya, gerakan ini melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan RB), serta KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).