Ramai Soal Larangan Bikin Polisi Tidur, Begini Kata Kemenhub

HAI-Online.com - Baru-baru ini ramai di media sosial Twitter yang memperbincangkan larangan membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) bagi masyarakat.

Baca Juga: Gunakan Lagu secara komersil, Cek 14 Layanan Publik yang Wajib Bayar Royalti

Hal ini berawal dari unggahan akun Twitter resmi Wikipedia Indonesia @idwiki pada Senin (5/4/2021). Akun itu menuliskan, "Apakah masyarakat diperbolehkan membuat polisi tidur? Singkatnya, tidak."

Wikipedia menyebut, masyarakat tidak diperbolehkan membuat polisi tidur karena bisa mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan. "Sanksinya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 24 juta rupiah," tulis Wikipedia.

"Untuk di DKI Jakarta, diperbolehkan membuat polisi tidur dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Jika tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi," tambah Wikipedia.

Lalu, bagaimana sih kebenarannya? Yap, melansir dari Kompas.com, Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pitra Setiawan, mengatakan, aturan mengenai pembuatan polisi tidur atau speed bump tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 82 Tahun 2018.

"Yang diatur di Permenhub itu untuk kelas jalan Nasional. Untuk kelas jalan lain sesuai kewenangannya. Jika kelas jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Pemprov. Begitu juga dengan kelas jalan Kab/Kota," kata Pitra, Selasa (6/4/2021).

Pitra mengatakan, jika yang dimaksud merupakan larangan membuat polisi tidur untuk kelas jalan lokal, seperti perumahan, maka mengacu pada Peraturan Daerah (Perda). Contohnya nih, ketentuan mengenai pembuatan polisi tidur di wilayah DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

Baca Juga: Miss Eco Intan Wisni Dihujat Netizen Karena Nggak Bisa Jawab Pake Bahasa Inggris

Pasal 3 huruf c dalam Perda berbunyi: "Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang membuat atau memasang tanggul jalan,"

Larangan tegas mengenai pembuatan polisi tidur tanpa izin tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 28 ayat 1 UU tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan,"