SKB 3 Menteri Diterbitkan, Nggak Ada Lagi Sekolah Negeri yang Wajibkan Seragam Keagamaan 

HAI-Online.com - Menindaklanjuti kasus intoleransi yang terjadi di salah satu sekolah negeri di Padang beberapa waktu lalu, Tiga Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Melansir Kompas.com, SKB Tiga Menteri yang diterbitkan pada Rabu (3/2/2021) tersebut mencakup enam keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri.

Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Baca Juga: Nadiem Angkat Suara Soal Sekolah yang Mewajibkan Siswa Pake Seragam Agama

Sanksi pun bakal diberikan pada pihak yang melanggar keputusan bersama tersebut. Nadiem mengatakan, SKB Tiga Menteri ini mengatur spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh mendapat pengecualian dari Keputusan bersama ini. Hal ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Mendindaklanjuti tiga pertimbangan tersebut, Nadiem pun menyampaikan 6 (enam) keputusan utama SKB Tiga Menteri, yakni:

1. Keputusan bersama ini mengatur spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:

• Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau
• Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Baca Juga: Usai Minta Maaf, Kepsek SMKN 2 Padang Siap Dipecat Kalo Salah Soal Aturan Jilbab

3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.