Mendalami Program KPBU, Opsi Pembiayaan Infrastruktur Smart City

Dukungan pemerintah juga ditunjukkan melalui PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia), BUMN yang mendapat amanat membantu di area KPBU ini.

Seperti diungkap Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama PT PII), PT PII memiliki tugas utama memastikan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan berbasis KPBU.

Tugasnya merentang dari melakukan pendampingan kepada pemerintah pusat atau daerah terkait KPBU, melakukan penjaminan atas investasi yang terjadi, sampai proses pengawasan atas pelaksanaan proses.

Kunci Sukses Implementasi KPBU

Dari pengalaman selama ini, ada beberapa faktor penting yang menjadi pondasi kesuksesan implementasi KPBU. Yang utama adalah komitmen kepala daerah.

“Karena proses ini terbilang baru, peran kepala daerah sangat penting untuk mengawal setiap proses,” ungkap Brahmantyo.

Sementara Sutopo menyorot pentingnya memahami secara jelas lingkup proyek yang ingin dicapai.

“Contohnya untuk proyek penerangan jalan, kita tahu jalan mana yang ingin kita terangi, atau berapa titik lampu yang dibutuhkan,” ungkap Sutopo.

Jika tertarik untuk mengadopsi skema KPBU untuk pembangunansmart city, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan studi pendahuluan.

“Namun di Bappenas ada divisi khusus yang akan melakukan pendampingan, jadi pemerintah daerah tidak perlu melakukannya sendiri,” ungkap Brahmantyo.

Dengan kata lain, pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak kemudahan penggunaan skema KPBU. Tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun infrastruktur berbasissmart city.