Walau PJJ Belum Optimal, P2P Minta Kemendikbud Tunda Dulu Belajar Tatap Muka

HAI-ONLINE.COM - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda rencana belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, penundaan belajar tatap muka yang diminta bukan tanpa alasan, karena kasus Covid-19 yang terus meningkat di akhir-akhir ini. “Mobilitas masyarakat tinggi, makanya kami menyuarakan, agar guru, siswa, dan orangtua menunda rencana untuk libur di akhir tahun, demi meredam Covid-19," ungkap dia dalam siaran persnya, Senin (28/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Dia melihat, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri nggak tegas dengan memperbolehkan belajar tatap muka dan menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah (Pemda). Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat dan Pemda untuk menunda belajar tatap muka di 2021, khususnya yang berada di zona merah, oranye, dan kuning. Rencana belajar tatap muka nggak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona. Seperti di wilayah zona hijau, dapat saja melakukan belajar tatap muka, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Perlu juga tes swab bagi guru dan siswa yang akan melakukan belajar tatap muka. Lalu juga harus dapat izin dari masing-masing orangtua," ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Naik, Sob! Nih Rekomendasi 10 Lagu Rock Indonesia di Tahun 2020 Biar Lo Masih Betah di Rumah AjaPJJ pilihan terbaik Dia menekankan, jika semua syarat nggak terpenuhi, maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pilihan yang terbaik untuk kembali dijalankan.

"Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, bila Kemendikbud dan Pemda memperbolehkan belajar tatap muka di sekolah mulai awal Januari 2021," tegasnya. Diakui selama ini, PJJ memang bukan merupakan pilihan yang terbaik sebagai metode pembelajaran bagi siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan P2G di akhir November 2020 di 100 Kota/Kabupaten dan 29 Provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru mengunjungi siswanya. "Kami mendesak agar Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar konsen pada semua SOP dan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah yang ada di daerah," ujarnya. Satriawan juga meminta Kemendikbud agar nggak pasif menerima atau sekedar mengecek kesiapan sekolah via online. Namun, harus agresif dan proaktif dalam mengecek kesiapan sekolah secara langsung. "Optimalisasi peran pengawas sekolah sebagai jembatan sekolah dengan Disdik, koordinasi harus intens dengan Disdik dapat dilakukan Kemendikbud segera," pungkas dia.

Penulis: Hanif PanduArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "P2G Minta Kemendikbud Tunda Belajar Tatap Muka di 2021"