Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Keren! Pemerintah Bakal Menerapkan Smart City di 75 Kota Tahun Depan.

Rizki Ramadan - Minggu, 17 Desember 2017 | 00:45
Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di Jakarta, Selasa
Rizki Ramadan

Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di Jakarta, Selasa

HAI-online.com -Pada 2045, diprediksi sebanyak 82,37 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Kecenderungan ini harus bisa diantisipasi pemerintah daerah agar terhindar dari masalah perkotaan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan kriminalitas. Salah satunya adalah menjadi smart city, alias kota yang aktif memanfaatkan teknologi untuk melayani warga dan menjawab permasalahan yang ada.
Saat ini, sudah banyak kota dan kabupaten yang berinisiatif melakukan inisiatif smart city. Namun harus diakui, masih banyak kota/kabupaten yang belum melakukannya sehingga terjadi ketimpangan antar daerah. Karena itulah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan melakukan Gerakan Menuju 100 Smart City. Melalui gerakan ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dalam membuat master plan sesuai dengan kebutuhan maupun potensi tiap kota.
Gerakan Menuju 100 Smart City ini sudah dilakukan tahun 2017 ini dengan melibatkan 25 kota/kabupaten. Di tahun 2018, rencananya akan ada 75 kota/kabupaten lagi yang akan dipilih untuk ikut gerakan ini.
Dalam sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di hadapan pelaku industri, Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) mengatakan gerakan ini memiliki esensi pelayanan masyarakat.
"Smart city nggak hanya pasang Wi-Fi. Konsep utuh smart city adalah melayani masyarakat yang lebih baik lagi," ujarnya di Jakarta. Semuel mengatakan implementasi Smart City memang belum merata di Indonesia. Pemerintah berharap 100 kota Smart City itu bisa menjadi contoh kota-kota lainnya untuk berani mewujudkan solusi Smart City di kotanya.
"Kami membantu membuatkan master plan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kami menargetkan satu kota memiliki satu program percepatan," ujarnya.
6 Pilar Smart City
Dalam gerakan itu, Kominfo membimbing 100 Kota/Kabupaten terpililh untuk merencanakan pengembangan Smart City di daerah masing-masing dengan memperhitungkan tantangan maupun potensi daerah.
Solusi smart city memiliki enam pilar yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Dari gerakan tahap pertama, tercetus beberapa inisiatif terkait pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat. Contohnya pembangunan sistem pelaporan, pembangunan jaringan, strategi memajukan pariwisata daerah, sampai peningkatan UMKM lewat e-commerce.
"Gerakan ini hadir dengan cara membimbing pemerintah daerah atau kota membuat program smart city dengan melakukan empat kali bimbingan teknis" kata Elwin Siregar (Magazine Group Director Kompas Gramedia) menjelaskan teknis gerakan ini.
Parameter Pemilihan Kota
Sebagai media yang fokus pada pemanfaatan teknologi di semua institusi, InfoKomputer berkomitmen membantu Kominfo dengan cara mewartakan inspirasi kisah sukses perkembangan smart city di setiap kota di Indonesia.
"InfoKomputer percaya teknologi bisa dimanfaatkan oleh semua institusi, termasuk pemerintahan daerah. Keikutsertaan InfoKomputer di gerakan ini adalah cara kami mendorong pemerintahan daerah di Indonesia untuk lebih berani mengimplementasikan teknologi" ujar Wisnu Nugroho (Pemimpin Redaksi InfoKomputer).
Wisnu mengatakan InfoKomputer akan senantiasa membantu pemerintah untuk selalu mengedukasi smart city di kota-kota di Indonesia di masa depan.
"Tahun ini, Gerakan Menuju 100 Smart City telah menyentuh 27,6 juta warga di 24 kota/kabupaten pada gelombang pertama. Tahun depan, kami akan membantu mewujudkan 75 smart city di Indonesia. Kami berharap 100 kota terpilih ini bisa menjadi contoh kota lain di Indonesia belum tersentuh," ujarnya.
Wisnu menjelaskan parameter pemilihan kota/kabupaten berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (APBD), Indeks Kota Berkelanjutan (Bappenas), Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Daftar Kota/Kab Berkinerja Tinggi (Depdagri), Indeks Kota Hijau (PUPR), dan Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan.
"Kami ingin program ini menyentuh dari Sabang ke Merauke," ucap Wisnu.

Editor : Hai

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

x