Carut Marut PPDB DKI Jakarta Diadukan ke Ombudsman karena Dinilai Nggak Adil dan Salahi Aturan

HAI-Online.com - Beberapa waktu belakangan, publik tengah ramai membicarakan mekanisme PPDB jalur zonasi DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 karena dinilai nggak adil dan menyalahi aturan.

Memprotes mekanisme tersebut, para orangtua pun terlihat melayangkan protes dengan berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat pada Senin (29/6) kemarin.

Di sela-sela berjalannya aksi demonstrasi, Kemendikbud kemudian mempersilahkan 12 perwakilan peserta aksi memasuki gedung untuk melakukan audiensi.

Mereka didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kemendikbud, Sutanto.

Baca Juga: Pemain PlayStation Siap-Siap, Bulan Besok Ada 3 Jenis Games Keren dan Gratis untuk Dimainkan

Ketua koordinator aksi itu, Ratu menjelaskan, saat audiensi pihaknya secara tegas meminta Kemendikbud membatalkan atau mengulang semua tahapan PPDB DKI Jakarta.

"Yang kami tuntut, kami ajukan (adalah) PPDB DKI diulang, atau dibatalkan yang sekarang sedang berlangsung ini," ujarnya ketika ditemui wartawan, seperti dikutip HAI dari Kompas.com.

Menurut Ratu, pihaknya memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada Kemendikbud untuk mengumumkan keputusan pembatalan ataupun pengulangan PPDB DKI.

"Jadi dari beberapa tahapan ini banyak sekali permasalahan. Terakhir zonasi, jadi sebelum tanggal 1 Juli itu sudah harus diumumkan. Karena itukan mulai tahapan baru (jalur prestasi)," kata dia.

Baca Juga: Pengen Rasain Mabuk, Tiga Orang Meninggal dan Satu Alami Kebutaan Usai Tenggak Hand Sanitizer

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, permintaan untuk membatalkan atau mengulang PPDB DKI berdasarkan pada dua hal.