HAI-Online.com – Tepat pada hari ini, yaitu 14 tahun lalu kejadian gempa dan tsunami melanda Aceh dan skeitarnya pada 2004 silam.
Nah, salah satu anggota DPR asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil meminta pemerintah agar menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional tepatnya hari kesiapsiagaan bencana.
“Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah. Korban yang hilang dan yang meninggal mencapai ratusan ribu jiwa," kenang Nasir Djamil dikutip HAi dari Antaranews pada Selasa (25/12/2018) kemarin.
Baca Juga : Hari Ini, 14 Tahun Tsunami Aceh, BMKG Bunyikan Suara Sirine Tsunami, Dengerin Deh Biar Aware!
Ia mengusulkan penetapan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana merupakan bentuk empati dan simpati serta pengakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang mengalami musibah gempa dan tsunami.
"Musibah di penghujung tahun 2004 tersebut juga memporak-porandakan rumah, harta benda, gedung, jembatan, jalan dan bangunan fisik lainnya," katanya lagi melalui smabungan telepon.
Menurut Nasir, inisiatif menjadikan 26 Desember sebagai hari libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana tersebut menunjukkan kesadaran kita. Bahwa. Indonesia posisinya berada di kawasanring of fireatau cincin api yang memungkinkan Indonesia berpotensi mengalami gempa susulan dan tsunami setiap saat.
Baca Juga : Tweet BMKG Dihapus Karena Salah Emoji, Ternyata 4 Emoji Ini Kerap Disalahartikan Pengguna!
Ia mengatakan, adanya peringatan hari kesiapsiagaan bencana, maka Indonesia akan berusaha menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Terutama menghadirkan sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami, serta melakukan edukasi tiada henti kepada warga negara sehingga terwujud masyarakat yang sadar bencana.
"Saat ini sangat ironis. Indonesia di posisiring of firetapi langkah nyata kita sering insidental dan seremonial, sehingga saat terjadi bencana kita tidak siap menghadapinya."
Anggota Komisi III DPR tersebut menambahkan dengan menjadikan 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana diikuti dengan menambahkan pendidikan sadar bencana di semua jenjang pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
"Bila perlu seluruh universitas negeri di Indonesia membuka program pendidikan (prodi) tentang bencana," kata politikus PKS tersebut.