Isu agama yang diangkat dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan guru dan orang tua bisa berdampak kepada para siswa.
Temuan penelitian Kemendikbud di Salatiga dan Singkawang soal siswa yang menolak Ketua OSIS yang berbeda agama dengannya menguatkan kekhawatiran hal serupa terjadi di Jakarta.
" Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang imbasnya ke mana-mana," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Henny dalam sebuah diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia sempat berkunjung ke sebuah agenda dengan guru-guru dan orang tua murid di Bandung. Di sana, kata Henny, beberapa orangtua mengatakan kondisi politik hampir serupa dengan kejadian tahun 1998.
"Mereka terbuka mengatakan bahwa mereka korban '98. Mereka bilang bisa melewati itu semua, tetapi tidak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anaknya," kata Henny.
Politik praktis tidak secara langsung mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun, lanjut Henny, hal itu berdampak terhadap kemerdekaan berpikir anak-anak.
Henny juga menyampaikan, beberapa waktu lalu ia mendapatkan laporan penelitian dari Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang dan Salatiga mengenai toleransi, kesetaraan dan kerja sama.
"Ada keengganan anak dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama," kata Henny.
Hasil penelitian Kemendikbud
Pernyataan Henny soal potret intoleransi seperti itu berkaca pada hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengambangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli-September 2016.
Penelitian mengambil sampel di dua sekolah di Singkawang dan dua sekolah di Salatiga. Total responden yang dilibatkan mencapai 160 orang yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga akademisi.
Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengisian kuesioner, observasi, dan focus group discussion (FGD).