Remaja 17 Tahun yang Nikahi Siswi SMP Harus Bayar Denda Rp 2 Juta ke Sekolah, Berikut Alasannya

HAI-Online.com - Pernikahan usia dini yang kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menjadi sorotan. Pernikahan pasangan pengantin EB (15) dan UD (17) yang masih belia ini ramai dibicarakan setelah diunggah di Facebook.

Meski telah membawa pujaan hatinya, UD sang pengantin pria harus membayar denda total Rp 2,5 juta karena nekat menikah di usia dini. UD didenda lantaran menikahi EB yang duduk di bangku SMP."Ya, denda itu diberlakukan sekolah, sebesar Rp 2 juta rupiah, karena si gadis masih sekolah. Bagi kami, itu dilakukan sekolah untuk antisipasi agar pernikahan di usia sekolah urung dilakukan," kata Kepala Dusun Kumbak Dalem, Desa Setiling, Lombok Tengah, Abdul Hanan, Minggu (25/10/2020).

Selain didenda pihak sekolah, UD juga harus membayar uang denda pada kakak kandung laki-lakinya sebesar Rp 500.000 karena mendahuluinya menikah.

Baca Juga: Bingung Nggak Punya HP Buat Belajar Online, Siswi SMP Pilih Menikah Aja Sama Cowok 17 Tahun

"Ini aturan adat, dan besarnya disepakati sesuai permintaan kakak kandungnya," kata Hanan.

Pasangan yang menikah pada 10 Oktober 2020 lalu dan melangsungkan resepsi mereka 24 Oktober 2020 itu, kini menjalani hidup berumah tangga.

Abdul Hanan mengatakan, pihaknya memilih menikahkan keduanya, karena khawatir akan pergaulan anak muda saat ini.

"Kami kan tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi ya mesti dinikahkan, bukan berarti saya setuju pernikahan dini, tapi ini seperti buah simalakama," kata Hanan. Kepala Sekolah SMP 4 Batukliang Utara H Majidin, yang dikonfirmasi, Selasa (26/10/2020) membenarkan sanksi berupa denda bagi siswa yang menikah.

"Denda itu sudah lama berlaku dan merupakan kesepakatan siswa, saya tidak bisa merinci besarannya, karena disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga, itu merupakan kesepakatan komite sekolah," kata Majidin.

Dia juga membenarkan siswinya EB dilaporkan menikah dan pasangan atau pihak laki-lakilah yang dibebankan membayar denda tersebut.

"Benar, itu dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di lingkungan sekolah kami, saya belum bisa memberikan data lengkap jumlah siswa kami yang menikah sejak sanksi itu diberlakukan," kata dia.