Mediasi dengan KPAI, PB Djarum Bersedia Copot Logo dan Merek di Sisa Audisi 2019

HAI-Online.com -Setelah ramai menjadi bahan perdebatan publik beberapa waktu belakangan, PB Djarum disebut bersedia mencopot logo dan merek dalam kegiatan bulu tangkis yang mereka selenggarakan pada sisa audisi 2019.

Jalan ini diambil setelah salah satu pengurus PB Djarum, Lius Pongoh melakukan mediasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Kamis (12/9) ini.

Dalam mediasi yang dihadiri langsung Menpora Imah Nahrawi dan Sekjen PBSI Achmad Budiarto tersebut, salah satu pengurus PB Djarum, Lius Pongoh mengatakan bahwa tiga seri tersisa (Solo, Surabaya, dan Kudus) di audisi 2019 akan tetap dilanjutkan.

"Untuk 2019, kami masih akan tetap berjalan karena masih ada tiga seri, yakni Solo, Surabaya, sama Kudus,"ujarLius seperti yang dikutip HAI dari Kompas.com.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) bersama Ketua KPAI Dr Susanto (memakai jas), Sekjen PBSI Achmad Budiharto, dan Pengurus PB Djarum Lius Pongoh (kanan) saat sesi konferensi pers soal hasil kesepakatan antara pihak terakit polemik masalah Audisi Djarum di Media Center Kemenpora, Jakarta, Kamis (12/9).

Baca Juga: Pesawat R80 Jadi Warisan BJ Habibie, Ini 10 Fakta dari Pesawat yang Terbang Perdana Tahun 2022!

Tapi, meskipun akan melepas logo dan merek di sisa audisi 2019, Lius mengaku bahwa pihaknya belum bisa memberi keputusan apakah PB Djarum juga akan melakukan hal serupa pada audisi 2020 mendatang.

"Namun, untuk 2020, kami harus konsolidasi dulu dalam 2020-nya seperti apa," terang Lius menambahkan.

Walau belum mengetahu secara pasti apakah hal serupa akan dilakukan pada 2020 mendatang, Lius menyatakan pihaknya ingin supaya polemik yang kini ramai memicu perdebatan masyarakat tersebut bisa selesai.

"Kami juga enggak maulah mau Olimpiade, biar cepat beres, atlet tenang, situasi kondusif, biar negara dan bangsa ini tenang semua kerja enak," tutupnya.

Kalau menurut pandangan kalian sendiri gimana, sob? Kira-kira, bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini tanpa merugikan kedua belah pihak? (*)