Oh, Ternyata Seperti Ini 5 Tahap Cara Kerja Quick Count Pemilu

Alvin Bahar - Rabu, 17 April 2019 | 14:30

HAI-ONLINE.COM - Salah satu hal paling seru setelah ikutan pemilu adalah mantau quick count. Tapi kalian pernah penasaran nggak sih gimana sebenarnya sebuah lembaga membangun dan membuat agar mesin quick count bekerja?

Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI). Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS). "Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," kata Hamdi, dikutip dari Kompas.com.Berikut tahapan-tahapan kerja lembaga survei saat melakukan quick count:

1. Menentukan sampel TPS

Langkah pertama membangun mesin quick count adalah menentukan sampel TPS. Hamdi mengatakan, sampel TPS yang diambil harus diambil secara acak dan representatif dengan mewakili karakteristik populasi di Indonesia. "Semakin besar jumlah sampel TPS yang diambil, semakin kecil tingkat kesalahan atau margin of error," kata dia. Sementara itu, Manajer Riset Poltracking Arya Budi juga menyatakan, makin besar jumlah sampel yang diambil, makin akurat hasil yang didapat. Dia juga mengatakan, metode acak (random sampling), terutama multistage random sampling juga ikut jadi penentu akurasi selain jumlah sampel. "Hampir semua quick count memakai metode pengacakan sehingga persebaran merata dan proporsional. Kalau di luar pengacakan, hasilnya bisa jadi berbeda meski jumlah sampelnya sama-sama 2.000 TPS," ujar Arya. Dia menjelaskan, penentuan sampel di Poltracking dilakukan di tingkat pusat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kata Arya, penentuan sampel harus dilakukan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS. "Titik krusial quick count ini ada di sampling (penentuan sampel). Semakin ketat melakukan sampling, semakin bagus (hasilnya). Akurasi berbicara di level sampling," jelasnya. Hamdi menambahkan, jumlah sampel TPS juga terkait dengan alokasi dana yang dimiliki. Semakin banyak jumlah sampel, kata dia, semakin besar pula dana yang dikeluarkan karena berkaitan dengan honor para relawan.

2. Merekrut relawan

Arya mengatakan, merekrut relawan adalah langkah kedua membangun tahapan melakukan quick count, setelah menentukan sampel TPS. Para relawan ini bertugas memantau TPS hingga rekapitulasi suara untuk kemudian mengirimkannya ke pusat data. Menurut Arya, dalam prosedur standar lembaganya, para relawan direkrut berdasarkan asal kelurahan di mana sampel TPS berada. Alasannya, para relawan bisa lebih mengetahui tantangan geografis dan sosial wilayah TPS. Selain itu, kata Arya, Poltracking juga membekali para relawan dengan pelatihan mengenai quick count. Selain memberikan logistik, relawan akan mendapat pengetahuan dan keahlian dari tutor di tingkat provinsi. Poltracking juga menerapkan quality control dua lapis terkait relawan. Pertama, ada spotchecker yang bertugas secara acak untuk mengetes pengetahuan relawan mengenai quick count di TPS. Kedua, keberadaan relawan harus diketahui oleh pihak Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) setempat. "Kami punya prosedur setiap relawan, kuesionernya ditandatangani atau dicap oleh KPPS setempat sebagai bukti kalau dia ada di TPS. Kita juga menyimpan nomor telepon KPPS kalau sewaktu-waktu dibutuhkan," terang dia. Sementara itu, Hamdi mengatakan, komponen terbesar pengeluaran uang dalam proses quick count memang membayar honor para relawan. Arya juga mengakui, mesin quick count Poltracking menggunakan alokasi dana yang besar. Namun, ia enggan menyebutkan besaran dana yang dikeluarkan, termasuk besaran honor yang dibayar kepada setiap relawan.

3. Simulasi quick count

Setelah mesin quick count terbentuk, langkah selanjutnya adalah menguji coba apakah mesin tersebut telah bekerja dengan baik. Arya mengatakan, pada 2014 Poltracking melakukan simulasi quick count selama seminggu sebelum pemilu presiden. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui letak kelemahan mesin quick count. Dengan demikian, kata dia, human error dan technical error nggak terjadi pada hari-H. "Quick count ini kami selenggarakan nggak main-main. Kami ingin memastikan mesin itu bekerja sesuai prosedur dan metode yang ditentukan pusat," ujar Arya.

4. Mengirim rekapitulasi ke pusat data

Hamdi mengatakan, para relawan yang memantau di setiap TPS biasanya akan mengirim hasil rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dengan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Mereka mengirimkan hasil rekapitulasi ke pusat data. "Setelah masuk ke data center, kemudian ditabulasi," kata dosen di Departemen Psikologi UI itu. Arya menambahkan, Poltracking juga menggunakan layanan call center yang terdiri dari 50 orang yang berada di tingkat pusat. Penggunaan call center itu, kata dia, bertujuan untuk menjemput data di lapangan yang terlambat masuk.

5. Mengolah data dan menampilkan hasil

Setelah data lapangan masuk ke pusat data, maka data tersebut akan diolah melalui perangkat lunak (software) yang dibuat oleh programer. Hamdi mengatakan, lembaga survei yang relatif lebih mapan biasanya memiliki software yang canggih untuk mengolah data. Menurut Arya, Poltracking memiliki server pusat yang melakukan rekapitulasi dan pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Hamdi mengatakan, data yang berasal dari lapangan akan terus masuk dan puncaknya biasanya terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 15.00. Biasanya, kata dia, hasil quick count mulai stabil saat data yang masuk sudah mencapai 80 persen. "Makanya, meski data belum masuk semua, terkadang lembaga quick count sudah mengumumkan hasilnya kepada masyarakat siapa yang jadi pemenang pemilu," kata dia.