HAI-Online.com -Setelah sempat hilang begitu saja karena nggak jadi diterapkan 17 Agustus lalu, aturan pemblokiran ponsel-ponsel ilegal lewat IMEI menurut rencana akan diresmikan pada Jumat (18/10) ini di Gedung Kemenperin.
Keputusan itu sendiri diketahui berdasar undangan yang beredar di awak media, di mana aturan tersebut bakal ditandatangani tiga kementerian terkait, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Perdagangan.
Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, peraturan ini nggak akan langsung berlaku karena pemerintah akan memberikan waktu transisi selama enam bulan sejak aturan resmi ditandatangani.
Rudiantara menjelaskan, masa transisi ini nantinya akan dipakai oleh pemerintah untuk memberi sosialisasi terkait peraturan yang ada kepada masyarakat.
Baca Juga: Perusahaan Ini Tawarkan Rp 1,8 M Buat Orang yang Bersedia Wajahnya Dijadiin Muka Robot
"Mengapa harus ada transisi, karena harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Ini kan sistem yang besar. Sistem yang besar nanti harus dilakukan adjustment," terang Rudiantara ketika ditemui di kediamannya pada Kamis (17/10) malam, seperti dikutip HAI dari Kompas.com.
Lebih lanjut, menteri berusia 60 tahun tersebutmenyebut bahwa masing-masing kementerian memerlukan sinkronisasi data dan sistem, mengingat database IMEI berada di Kemenperin.
"Nah ini juga perlu dilakulan beberapa penyesuaian, kalibrasi, dan sebagainya. Itu perlu waktu," tutup Rudiantara.
Situs Cek IMEI Kemenperin
Buat kalian yang hingga kini belum paham cara untuk melakukan pengecekan di situs Kemperin, cek dulu nomorIMEIponselmu dengan cara mengetikan*#06# pada dialer untuk memunculkan 15 digit nomorIMEI.
Masukkan aja 15 digit nomorIMEIyang tertera di situsKemenperin, apabila terdaftar maka akan muncul pesan berbunyi "IMEIterdaftar di database Kemepenrin".
Baca Juga: Tutup Akhir Oktober, Semua Konten di Yahoo! Groups Bakal Dihapus Permanen Desember Mendatang
Selain mengecek nomorIMEI, pengguna sebenarnya juga bisa melakukan pengecekan legalitas ponsel mereka dengan cara memvalidasi nomor sertifikatPosteldi setiap perangkat.
Sertifikat ini sendiri menjadi penanda bahwa ponsel sudah lolos uji transmisi dan penerimaan sinyal radio dariDirektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo.
Ilustrasi nomor postel
Jadi, pengguna nantinya tinggal memasukan nomor sertifikat Postel yang tertera pada label kotak penjualan ke situs pengecekandisini.
Gimana sob, udah pada melakukan pengecekan belum? Kalau udah, ponsel kalian termasuk yang resmi atau ilegal nih? (*)