HAI-Online.com -Beberapa hari terakhir, gabungan mahasiswa dan berbagai macam elemen masyarakat rela meninggalkan aktivitas mereka demi menyampaikan orasi dan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan DPR, salah satunya pencabutan UU KPK hasil revisi.
Bukan tanpa alasan, UU yang baru saja disahkan pada 17 September lalu tersebut dinilai dapat melemahkan kinerja KPK dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Nggak cuma terjadi di tanah air aja, sejumlah pelajar Indonesia yang tengah menuntut ilmu di luar negeri juga terlihat memberikan dukungan kepada rekan-rekannya, dengan melakukan aksi untuk menyelamatkan KPK dari pihak yang ingin melemahkannya.
Dalam postingan video yang dibagikan oleh Najwa Shihab pada Selasa (24/9) kemarin, terlihat para pelajar memegang sebuah kertas berisi pesan, yang apabila digabung menggambarkan keinginan mereka untuk nggak melihat KPK terberai.
Baca Juga: Korban Mahasiswa Mulai Berjatuhan, Presiden Jokowi Minta Penolak UU KPK Ajukan Uji Materi ke MK
"Mahasiswa dan pelajar di luar negeri juga ikut aksi.#hidupmahasiswa," tulis Najwa Shihab pada caption video tersebut, sambil menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pelajar diaspora dari 16 negara yang tersebar di 5 benua.
Berikut bunyi pesan lengkap aspirasi dari para pelajar Indonesia yang tengah menuntut studi di luar negeri.
"Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlaga lupa menggunakan mata dan telinga.
Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung, basa basi rasanya tidak diperlukan lagi.Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini.
Mungkin saja kita memang akan kalah tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum pluit panjang.
Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi melihat KPK terberai," bunyi pesan mahasiswa diaspora dalam aksinya.
Semoga aspirasi mereka bisa didengarkan dan ditanggapi oleh pemerintah, serta memunculkan solusi yang dapat memperkuat praktik pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. (*)