HAI-Online.com – Kelulusan siswa jika melihat dari aturan di kurikulum terbaru 2013 emang nggak cuma berdasarkan nilai UN (pengetahuan), tetapi juga dari dua faktor lain, yaitu sikap dan ketrampilan.
Nah kriteria untuk dua faktor kelulusan terakhir ini biasanya ditentukan dalam rapat dewan guru sebagai pemegang keputusan tertinggi dan sekaligus menjadi bagian dari hak prerogative, selain juga keputusan kepala sekolah di sana.
Namun hendaknya setiap keputusan itu punya tanggung jawabnya masing-masing, sehngga hasil dari keputusan itu merupakan hak yang benar-benar jernih dan adil.
Nampaknya, dasar ini perlu digali lagi dalam kasus Aldi irpan dan kepala SMAN1 Sembalun yang diduga arogan karena membuat keputusan untuk tidak meluluskan seornag siswanya yang dianggap kritis pada sekolah.
Baca Juga: KPAI Bela Aldi Irpan, Siswa Kritis yang Nggak Diluluskan Kepseknya yang Diduga Arogan!
Nah, komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menemukan sisi pro dan kontranya. Retno Listyarti selaku Komisinoner KPAI memiliki pandangan tersendiri bagaimana keputusan kepsek tak boleh mencederai masa depan muridnya.
"Hak prerogatif tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang lain. Rapat dewan guru bukanlah tempat untuk membalas dendam terhadap perilaku seorang anak kepada pihak tertentu di sekolah. Adapun kriteria kelulusan untuk jenjang SMA sebagaimana diatur dalam POS US/UNBK tahun 2019," tegasnya.
KPAI kata dia menghormati rapat Dewan Guru yang memang dijamin dalam UU Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen.
Namun mengingat Aldi Irpan memiliki nilai yang bagus, maka kemungkinan tidak lulus didasarkan pada kriteria kedua, yaitu tidak memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.
Surat pengumuman hasil ujian nasional milik Aldi Irpan yang beredar di Facebook.
"Jika benar karena hal tersebut, maka KPAI akan mendalami hal ini. Jika Al tidak lulus karena sikap atau kelakuannya, maka KPAI ingin diberikan bukti oleh pihak sekolah, seperti apa sikap dan kelakuan Al yang seperti apa sampai membuatnya tidak lulus? Apakah Al melakukan tindakan pidana atau hal lain yang sangat berat sehingga layak tidak diluluskan dan tidak diberikan kesempatan memperbaiki diri," ujarnya.
Sehubungan dengan kasus tersebut, saat ini KPAI tengah menindaklanjutinya dengan meminta kepada Gubenur Provinsi NTB untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Kepala Daerah dan OPD terkait serta pihak sekolah untuk mengungkapkan fakta dan bukti sekaligus mencari solusi bagi kepentingan terbaik bagi korban.
Sebelumnyaseorang pelajar kelas XII jurusan IPS SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, Aldi Irpan, mengunggah protes terhadap sikap kepala sekolah melalu akun Facebook-nya pada tanggal 16 Januari 2019 lalu.
Unggahan Aldi tersebut menuai komentar setelah Aldi menganggap kenggaklulusannya akibat sikap kritis dirinya kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Sembalun.
Dalam unggahannya, Aldi memprotes sikap kepala sekolah yang memulangkan salah satu siswa karena terlambat masuk sekolah.
Aldi berpendapat, kepala sekolah seharusnya mengetahui kalo para siswanya harus berjuang melewati jalan rusak dan longsor untuk berangkat sekolah.
Berikut ini unggahan Aldi di media sosial, "Kami siswa SMAN 1 Sembalun tolong hargailah perjuangan kami, kami ingin sekolah untuk masa depan kami agar kami bisa membahagiakan kedua orangtua kami pendidikan diperuntukkan untuk siswa bukan untuk dipersulit, tolong lihatlah perjuangan kami..... Salam Demokrasi".
Baca Juga:Baru Pertama Kali Coba, Warga Amerika Merasa Aneh dengan Rasa Teh Botol Sosro
Status Facebook itu menyebabkan Aldi dan sejumlah kawannya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah mempertanyakan status yang ditulisnya.
Aldi pun langsung menyampaikan pendapatnya bahwa banyak kebijakan sekolah yang nggak berpihak pada siswa.
Kebijakan yang ia protes adalah peraturan sekolah yang meminta siswa pulang jika terlambat masuk sesuai jam yang ditetapkan yaitu pukul 07.00 Wita dan larangan menggunakan jaket di sekolah, padahal musim hujan dan cuaca dingin.
"Kepala sekolah meminta saya mengumpulkan seluruh siswa yang setuju dengan pendapat saya. jika banyak siswa yang setuju dengan saya dan bersedia berkumpul, kepala sekolah akan mengubah kebijakannya," kata Aldi.
"Saya berhasil mengumpulkan 200 kawan-kawan saya, tetapi ketika semua berkumpul bukannya menepati janji, kepala sekolah justru memojokkan saya di hadapan seluruh siswa dan guru. Dia nggak menepati janjinya," kata Aldi kecewa. (*)