Kesopanan Warganet Indonesia Paling Rendah se-Asia Tenggara, Kemenkominfo Bentuk Komite Etika Berinternet

HAI-ONLINE.com – Menyusul hasil sebuah survei Digital Civility Index (DCI) yang dilakukan Mircosoft beberapa waktu lalu. Menungkapkan bahwa tingkat digital civility atau kesopanan warganet Indonesia paling rendah se-Asia Tenggara.

Hal tersebut membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) langsung membentuk Komite Etika Berinternet atau Net Ethics Committee (NEC).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan tugas NEC salah satunya adalah merumuskan panduan praktis terkait budaya serta etika berselancar di internet dan media sosial (medsos).

“Demi menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, dan tata krama, agar produktif dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat," jelas Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangan pers yang diterima Intisari-Online.com Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Proyek Sudah Memasuki Tahap Pembiayaan, SATRIA-1 Dipastikan Segera Mengorbit

Menurut Johnny, pembentukan komite sangat penting mengingat peningkatan intensitas penggunaan Internet dan media sosial di Indonesia yang sangat masif belum sepenuhnya diikuti dengan perilaku pemanfaatan digital yang beretika.

“Berdasarkan studi perilaku digital oleh salah satu perusahaan teknologi global pada tahun 2021 ini, tingkat digital civility atau keberadaban di ruang digital di Indonesia masih tergolong rendah.

Indeks digital civility ini sendiri diukur dari persepsi warganet terhadap risiko yang mungkin mereka dapatkan seperti ujaran kebencian, perudungan siber (cyberbullying), pelecehan daring, penyebaran data pribadi, dan ancaman terhadap keberadaban di ruang siber lainnya.

"Indonesia menduduki peringkat ke-29 dari 32 negara, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan posisi bawah, di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya," ungkapnya.

Baca Juga: Kemenkominfo Siap Lakukan Akselerasi Digital untuk Pemulihan Ekonomi

Menteri Johnny menilai hal itu bisa dilatari adanya penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang makin marak ditemukan di ruang digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara garis besar, skor ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta kejadian bullying dan pelecehan daring yang semakin marak," tegasnya.

Sementara di sisi lain, jumlah pengguna internet dan medsos di Indonesia jumlahnya terus menunjukan pertumbuhan.

“Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penetrasi internet mencapai 73,7 persen dari total penduduk, atau setara dengan 196,7 juta penduduk Indonesia,” ujar Johnny.

Baca Juga: Kemenkominfo: Satelit Satria Siap Jadi Tol Langit Penghubung Nusantara

Dengan kata lain, pengguna internet di Indonesia tumbuh 25,5 juta jiwa atau sekitar 8,9 persen dari periode survei tahun sebelumnya.

“Survei yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk dua kegiatan utama, yaitu berselancar di media sosial serta untuk melakukan komunikasi daring” kata Johnny.

Panduan praktis budaya dan etika berinternet

Menteri Kominfo menjelaskan tugas Komite Etika Berinternet salah satunya merumuskan panduan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial.

"berlandaskan pada asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, serta penghormatan terhadap privasi individu lain dan data pribadi individu lain," jelasnya.

Baca Juga: Kemenkominfo Berkomitmen Sukseskan Vaksinasi untuk Awak Media

Dengan adanya panduan praktis itu, Menteri Johnny mengharapkan akan dapat mendorong peningkatan literasi digital.

"Di mana kecakapan untuk menggunakan instrumen digital dan kemampuan merespon arus informasi digital dapat ditumbuh-kembangkan secara optimal," ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan, bahwa komite juga akan mendorong pelaksanaan panduan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial bersama dengan seluruh ekosistem multi-stakeholders.

"Selama ini telah terbangun melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah mendapatkan berbagai pengakuan prestasi baik di level nasional maupun global, seperti ITU World Summit on Information Society (ITU WSIS) Prize Champion 2018 dan ITU WSIS Prize Winner 2020, serta perlu terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya," jelas Johnny.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Hoaks Tentang Vaksin Covid-19, Kemenkominfo Libatkan Multistakeholder

Menurut Menteri Johnny, NEC ini akan beranggotakan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari unsur Kementerian Kominfo, Kementerian dan Lembaga terkait, pegiat literasi digital, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kelompok kepemudaan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain yang terkait.

"Saat ini, Kementerian Kominfo tengah menyusun kelengkapan komite tersebut untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny menyatakan peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 oleh Presiden Joko Widodo tadi pagi menjadi wujud pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional,

"Peningkatan layanan infrastruktur telekomunikasi yang telah diluncurkan, tentu harus didukung dengan kesadaran beretika masyarakat dalam menggunakan ruang digital," tegasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua warga negara untuk meningkatkan literasi digital untuk mewujudkan Indonesia digital yang makin beretika.

"Mari bersama-sama, bergotong royong, meningkatkan literasi digital, untuk menciptakan Indonesia digital yang semakin terkoneksi dan di saat bersamaan, semakin beretika. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju!" ungkapnya.