Disiplinkan Pelajar, Jokowi-Ahok Atur Jam Malam

Menanggapi banyaknya permasalahan yang dialami teman-teman kita, terutama yang masih berstatus pelajar di Jakarta, ternyata menyedot perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Diawali dari kasus kecelakaan teman kita AQJ, yang menyisakan persoalam hukumnya, kasus pelanggaran lalu lintas berkendara pun jadi pusat perhatian. Imbasnya, pihak pemerintah gencar menertibkan pelajar yang kerap melanggar aturan. Itu sisi baiknya. Tetap, karena kejadian ini, aturan demi aturan pun makin ditegaskan oleh pemerintah.

Seperti yang dilakukan dua pemimpin yang sempat masuk dalam daftar pemimpin favorit pilihan pembaca HAI. Nyatanya, keduanya kompak mengatur para pelajar di Ibukota agar, katanya aman dari sasaran aksi kejahatan yang kian marak, dan rencana menertibkan dan mendisiplinkan kalangan kita. Jokowi Ahok mengatur pembatasan jam anak di ruang publik.

Selain mencegah tindak kriminalitas di kalangan anak muda, hal ini katanya juga untuk memberi rasa aman pada orang tua dan keluarga di rumah. "Sebetulnya orang tua makin senang kalau anak-anaknya terproteksi dengan sebuah aturan," kata Gubernur DKI, Jokowi, Kamis (12/9) kemarin.

Tetapi, Jokowi memahami jika aturan ini diberlakukan, maka ruang gerak kita akan terbatasi. Jadi gimana nih pak, biar sama-sama enak. "Ya, meskipun dari anaknya pasti jadi nggak bebas, aturan itu harus tetap ada," ujarnya,

Lebih jelas, soal berkendara di bawah umur, mantan pemimpin kota Solo itu menyarankan kepada kita untuk menggunakan transportasi publik saja. Sarana seperti bus sekolah yang nggak memungut biaya alias gratis dimaksimalkan. Karena itu, ia makin gencar memprioritaskan pengadaan transportasi publik untuk memberi rasa nyaman bagi para pelajar di Jakarta.

"Transportasi massalnya yang harus dikejar," lanjutnya lagi.

Sedangkan Wakil Gubernur DKI, Ahok lebih memilih untuk menggerakkan fungsi RT dan RW dalam menertibkan lingkungan daripada memberlakukan jam malam untuk pelajar. Menurutnya, nggak semua hal bisa diatur lewat peraturan tertulis. "Tidak semudah itu, makanya ini harus balik lagi ke sistem RT/RW yang baiklah, makanya kita bisa berdebat soal itulah," ujar Ahok.

Ahok berharap kepala lurah dan camat bersedia turun langsung ke masyarakat, menemui RT dan RW untuk dapat mengenal masalah yang ada di lingkungannya. Menurutnya, RT dan RW merupakan pihak yang terdekat dengan masyarakat, jadinya nggak sedikit pelanggaran yang justru dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Gimana guys, setuju nggak?