HAI-ONLINE.COM - Pada Rabu (11/4/2018) mendatang, CEO Facebook, Mark Zuckerberg, bakal bersaksi di hadapan Komisi Energi dan Perdagangan Amerika Serikat terkait kasus pencurian data pribadi pengguna. Di hari yang sama, kampanye bertajuk “Faceblock” mengajak pengguna memboikot Facebook, Instagram, dan WhatsApp selama 24 jam.
Kampanye itu didalangi kolektif netizen di Belgia, Denmark, Irlandia, Malta, Meksiko, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka menilai skandal Cambridge Analytica menunjukkan rapuhnya pengamanan data dan demokrasi di era digital.
Dari kasus tersebut, sebanyak 87 juta data pribadi pengguna Facebook global dicuri dan disalahgunakan. “Kalo kita melakukan Faceblock bersama-sama dan mengunggah alasan kenapa kita melakukannya, kita akan menyampaikan pesan kuat bahwa Facebook harus lebih baik,” begitu yang tertulis pada deskripsi kampanye Faceblock.
Cek: Facebook Bakal Mengungkap Siapa Saja Pengguna Indonesia yang Datanya Dicuri, Kapan, Ya?
Ada beberapa tahapan yang bisa kamu lakukan untuk mendukung kampanye tersebut. Pertama, mengikuti kampanye dengan menekan opsi “Joint Event”. Kamu akan dibawa ke laman event Facebook, di mana kamu bisa mengundang teman lain untuk mengikuti kampanye itu.
Selanjutnya, kamu bisa menjelaskan di Twitter dan Facebook terkait alasan mengikuti kampanye Faceblock. Semakin banyak yang ikut, semakin intens pesan itu disampaikan ke Facebook.
“Pada 11 April, saya nggak akan menggunakan @Facebook, @Instagram, atau @WhatsApp. Mari tingkatkan kontrol atas data kita! http://facebookblackout.org #Faceblock,” begitu pesan default yang bisa langsung dikicaukan di Twitter atau diunggah sebagai status Facebook.
Ada alasan khusus mengapa Faceblock dibuat bertepatan dengan hari kesaksian Mark Zuckerberg di hadapan Senat. Menurut juru bicara Faceblock, Laura Ulman, hal ini untuk menegaskan bahwa keamanan data bukan cuma tanggung jawab Facebook, tetapi juga pemerintah.
“Tanggung jawab Facebook untuk mengatur paltform-nya, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perusahaan menjaga data pengguna. Pemerintah juga harus meregulasi praktik monopoli,” kata Laura Ulman.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com. Baca artikel sumber.
(Fatimah Kartini Bohang/Kompas.com)