Follow Us

Ketua BEM UI Acungkan "Kartu Kuning" Ke Jokowi Sebagai Peringatan Atas 3 Masalah Negara Ini

Rizki Ramadan - Jumat, 02 Februari 2018 | 09:45
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa)
Rizki Ramadan

Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa)

HAI-online.com - Jumat (2/2) siang tadi, seorang mahasiswa berdiri dan mengangkat kartu kuning ukuran besar ke arah Jokowi yang baru selesai menyampaikan pidatonya dan hendak berfoto dengan rektor dan profesor UI dalam perayaan Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok.

Ia lalu ditarik mundur oleh Paspampres untuk diamankan.

Mahasiswa itu adalah Muhammad Zaadit Taqwa, dari jurusan Fisika yang menjabat sebagai ketua BEM UI. Setelah melakukan aksinya itu, Zaadit mengatakan bahwa kartu kuning ia berikan ke Jokowi adalah bentuk peringatan terhadap berbagai masalah yang terjadi di Indonesia.

"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada Kompas.com

Senggaknya ada tiga masalah utama yang disorot oleh dia dan BEM UI. Pertama, isu gizi buruk di Asmat. Berdasarkan data Kemenkes, di sana ada 646 anak yang terkena wabah campak adn 144 anak menderita gizi buruk. Ada pula 25 anak suspek campak dan 4 anak komplikasi campak serta gizi buruk.

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.

Masalah kedua adalah langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadith.

Lalu, pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa).

Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan, Presiden tidak tersinggung dengan aksi mahasiswa UI yang mengacungkan kartu kuning tersebut.

"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," ujar Johan seusai acara tersebut.

Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut.

(IHSANUDDIN/KOmpas.com)

Editor : Rizki Ramadan

Baca Lainnya

Latest